RI Banyak Impor Susu dan Mentega, Ini Nilai dan Negara Asalnya

Jakarta, Rifan Financindo Berjangka - Pada April 2016, Indonesia mengimpor susu sebanyak 18.313 ton senilai US$ 38,6 juta. Realisasi tersebut lebih rendah, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 24.198 ton dengan nilai US$ 51,4 juta.

Total akumulasi selama Januari-April 2016 adalah 73.433 ton dengan nilai US$ 155,5 juta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Selasa (17/5/2016), berikut negara asal susu impor:

1. Selandia Baru 4.675 ton senilai US$ 10,8 juta
2. Australia 2.884 ton senilai US$ 6,7 juta
3. Perancis 3.503 ton senilai US$ 7,2 juta
4. Amerika Serikat 2.520 ton senilai US$ 5 juta
5. Belgia 2.300 ton senilai US$ 4,8 juta
6. Negara lainnya 2.429 ton senilai US$ 3,9 juta.

Mentega

Data BPS juga menyebutkan, adanya impor mentega yang dilakukan Indonesia pada April 2016. Volumenya 1.659 ton dengan nilai US$ 6,5 juta. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan impor bulan lalu, yang sebesar 3.006 ton dengan nilai US$ 10,9 juta.

Berikut negara asal mentega impor:

• Selandia Baru 1.079 ton senilai US$ 4,1 juta
• Belgia 217 ton senilai US$ 1,1 juta
• Perancis 115 ton senilai US$ 746 ribu
• Belanda 98 ton senilai US$ 180 ribu
• Australia 63 ton senilai US$ 202 ribu
• Negara lainnya 84 ton senilai US$ 129 ribu

Sumber: http://finance.detik.com/

Read More

Baju Bekas Impor Masuk RI, Ada Aturan Pemerintah yang Tidak Sinkron

Jakarta, Rifan Financindo Berjangka - Kementerian Perdagangan terus mengampanyekan pelarangan baju bekas impor, dan bakal memberantas impor baju bekas. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai kenaikan bea masuk impor, salah satunya adalah untuk baju bekas.

Hal itu sedikit menunjukkan kerancuan di kalangan pemerintah. Karena satu kementerian bakal menghentikan impornya, tapi kementerian lainnya menaikkan bea masuk yang secara tidak langsung menyatakan impor baju bekas masih dibolehkan.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengakui, ada beberapa peraturan pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Salah satunya adalah mengenai dua kebijakan tersebut.

"Harmonisasi regulasi harus dilakukan. Banyak peraturan yang tidak sinkron," kata Rachmat ditemui di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Minggu malam (26/7/2015).

Rachmat mengaku bakal berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan tetap pada kebijakannya menghapus baju-baju bekas impor.

"(Peraturan Kemenkeu) dihapus‎. Dan Menkeu sudah bilang kalau yang berlaku adalah aturannya Mendag," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 51 tahun 2015 mengenai pelarangan impor pakaian bekas. Aturan ini diterbitkan pada 9 Juli dan berlaku 2 bulan setelahnya yaitu September.

Sedangkan baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga baru dikeluarkan terkait kenaikan bea masuk impor sejumlah produk, salah satunya adalah pakaian bekas impor yang bea masuknya naik hingga 35%. Aturan tersebut tertuang dalam PMK No.132 tahun 2015 yang berlaku 23 Juli 2015.

Sumber: http://finance.detik.com/

Read More