Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemkominfo, Bambang Dwi Anggono di sela-sela acara Konferensi Big Data Indonesia yang dilangsungkan di Yogyakarta, Kamis (4/11/2014).
Kepada KompasTekno, dengan setengah bercanda, Bambang mengatakan, "Indonesia ini wilayahnya luas, berpulau-pulau, saking cintanya kepada Indonesia, data-data yang kita miliki juga demikian, (ibaratnya) seperti pulau-pulau yang terpisah."
Menurut Bambang, saat ini di setiap Kabupaten/Kota memiliki server-server sendiri. Kabupaten/Kota dan dinas-dinas di setiap provnsi juga selama ini disebut mengembangkan data, aplikasi, dan konten mereka sendiri-sendiri.
Karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri, maka hasilnya data-data yang diperoleh itu pun bisa berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi yang lain.
Hal tersebut diakui Bambang membuat pemerintah kesulitan saat ingin mencari data tertentu, seperti data kependudukan. "Data jumlah PNS di Kementerian saja bisa berbeda dengan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia," kata Bambang.
Karena itu, Indonesia saat ini membutuhkan satu infrastruktur yang terintegrasi. Kewenangan untuk melakukan suatu pendataan juga harus diatur, seperti siapa instansi yang berhak melakukan survey kependudukan, pertanahan, dan sebagainya.
Sumber : http://tekno.kompas.com/
