AXA Tower Kuningan City

COMODITY

Sesuatu benda nyata yang relatif mudah di perdagangkan, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh Investor melalui bursa berjangka

PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 Kuningan Setia Budi, Jakarta 12940 Telp : (021)30056300, Fax : (021)30056200

Transaksi anda kami jamin aman dari virus, hacker atau gangguan sejenisnya. Karena trading platfoen kami telah terproteksi sangat baik

Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 September 2017

PT Rifan Financindo | Cak Imin Ajak Masyarakat Dunia Bantu Selesaikan Krisis Rohingya

Jakarta, Rifan FinancindoKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat dunia membantu menyelesaikan krisis yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Ia mendesak warga dunia untuk berperan membantu krisis kemanusiaan di Rohingya.

"Kita juga ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dari berbagai agama untuk bahu-membahu mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya. Kita akan terus mendorong kekuatan-kekuatan agama di Asia, ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar yang telah bertindak keji, jahat, dan kejam kepada warga mereka sendiri Rohingya," kata Muhaimin, di acara Selamatkan Rohingya di Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan Raya RT 02/02, Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Ia bersama tokoh lintas agama menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Serta mengedepankan isu kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik. 

"Kita bersama-sama mengajak romo, biksu, kiai bersatu padu untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan kepada masyarakat Rohingya. Apapun perbedaan dan masalah hendaknya mengedepankan kemanusiaan," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ia juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk bersatu menekan pemerintah Myanmar agar membuka akses bantuan ke etnis Rohingya. Cak Imin menyebut telah berkomunikasi dengan lembaga Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 

Sebab akses ke Myanmar saat ini ditutup. Indonesia merupakan negara yang bisa memberikan bantuan.

"Hari ini yang punya akses bagus hanyalah Indonesia. Dan Indonesia akan membantu dan menopang masyarakat Rohingya," ungkapnya.

Cak Imin mengaku telah memberikan instruksi ke kader PKB yang menjabat sebagai menteri hingga tukang sapu untuk memberikan sumbangannya selama satu bulan gaji untuk etnis Rohingya. Khusus untuk tukang sapu, diperbolehkan hanya 10 persen dari gajinya disumbangkan. 

"Saya telah memberikan bantuan, insyaallah seluruh keluarga besar PKB, NU, semuanya akan menyerahkan gaji satu bulan untuk Rohingya. Baik itu PNS, DPR, bupati, wali kota, bahkan menteri saya minta memberikan gajinya satu bulan. Kecuali tukang sapu, mungkin sepuluh persen saja," ucap Cak Imin. 

Selain itu, dia juga meminta PBB untuk membentuk tim pencari fakta mengenai penyebab terjadinya krisis kemanusiaan di Rohingya. Sebab krisis Rohingya telah terjadi sejak setahun yang lalu dan belum selesai hingga sekarang, malah konflik tersebut semakin memanas akhir-akhir ini. 

"Kita minta PBB membuat fact finding karena peristiwa ini sudah setahun lebih. Sudah lakukan upaya upaya tapi gagal. Bahkan seminggu terakhir ini mengalami kekerasan puncakmya. Oleh karena itu ini harus ditindak total, seluruh agama, tokoh-tokoh internasional dan nasional agar PBB buka fact finding," ujarnya.

Dia berharap konflik di Rohingya cepat berakhir dan tidak ada lagi kekerasan. Jangan sampai ada perbedaan antar golongan dan agama. 

"Cukup kekerasan selama setahun terakhir, tidak usah pandang bulu, agama golongan, dan latar belakangnya," ungkapnya.

Ia juga menyebut peran biksu Indonesia dapat menjadi contoh persatuan agama bagi masyarakat dunia khususnya Myanmar. Sebab 70 persen warga Myanmar merupakan penganut Budha. 

Baca juga: 

Senin, 24 Juli 2017

MUI Kecam Israel yang Sempat Tutup Masjid Al-Aqsa | PT Rifan Financindo

Jakarta, Rifan Financindo - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam tindakan Israel yang sempat menutup Masjid Al-Aqsa. MUI meminta pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang khusus.

"Mencermati perkembangan terkini tentang penutupan Masjid Al-Aqsa, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras kebijakan zionis Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa setelah kasus penyerangan tiga warga Palestina kepada dua polisi Israel minggu lalu," ujar Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/7/2017).

Anwar meminta Israel segera membuka kembali kompleks Al-Quds al-Syarif, tempat Masjid Al-Aqsa berada. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari eskalasi dan ketegangan. 

"Kebijakan Israel adalah bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah, sesuai dengan keyakinan masing-masing," ucapnya.

Anwar juga mendesak OKI segera mengadakan sidang luar biasa untuk membahas isu yang sensitif. Selain itu, MUI meminta pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar sidang khusus.

"Mengingatkan zionis Israel agar tidak memanfaatkan konflik internal negara-negara untuk memperluas kawasan Timur Tengah, khususnya Gulf Cooperation Council (GCG), kebijakan Yahudinisasi Palestina," tuturnya.


"Umat Islam Indonesia diminta agar membaca qunut nazilah dan berdoa demi kedamaian, keselamatan, dan keamanan bangsa Palestina dalam menjaga tempat suci ketiga umat Islam," sambung Anwar.

Sebelumnya, kompleks Masjid Al-Aqsa sempat ditutup seusai penembakan terhadap polisi Israel oleh tiga orang bersenjata di Kota Tua, Yerusalem. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan kembali membuka kompleks masjid tersebut.

Dilansir dari AFP, Minggu (16/7), kompleks tersebut juga dikenal sebagai Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi. Keputusan membuka kawasan Bait Suci itu diambil Netanyahu saat kunjungan resmi ke Prancis.

"Telah diputuskan untuk membuka kembali Temple Mount secara bertahap besok (Minggu, red) untuk umat beriman, pengunjung, dan turis," kata pihak kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan, Sabtu (15/7).